Golkar: Usulan Gaji Kepala Daerah Naik Beralasan karena Beban Kerja Banyak

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengusulkan penyesuaian gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah ke pemerintah pusat. Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyampaikan usulan tersebut dalam rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri pada 30 Juli 2026. Apkasi menilai regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah sudah tak sesuai dengan beban kerja yang terus bertambah, mengingat sudah 26 tahun tanpa penyesuaian. Apkasi mengusulkan revisi PP Nomor 69 Tahun 2010 dan PP Nomor 109 Tahun 2000.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menilai usulan tersebut beralasan karena sebagian besar urusan pemerintahan dan program prioritas nasional dijalankan di tingkat daerah. Namun, Irawan menegaskan kenaikan gaji harus diikuti peningkatan kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat berhak melihat perbaikan pelayanan publik dan capaian pembangunan apabila pendapatan kepala daerah dinaikkan.