APKASI Usul Gaji Kepala Daerah Disesuaikan: Tanggung Jawab Semakin Berat

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengusulkan penyesuaian gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada pemerintah pusat. Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyampaikan hal itu dalam rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri pada 30 Juli 2026. Menurutnya, regulasi terkait hak keuangan kepala daerah sudah tidak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang terus bertambah, sementara sistem remunerasi belum mengalami penyesuaian.

APKASI secara khusus mengusulkan revisi terhadap PP Nomor 69 Tahun 2010 dan PP Nomor 109 Tahun 2000. Kedua regulasi tersebut diklaim sudah 26 tahun tanpa penyesuaian meski situasi ekonomi dan politik semakin kompleks. Selain itu, APKASI meminta penyesuaian biaya operasional kepala daerah serta bantuan keuangan khusus melalui APBN.

Bursah juga menyoroti keterbatasan anggaran yang dihadapi kepala daerah, termasuk adanya pemotongan dan kewajiban efisiensi anggaran. Ia memohon agar pada tahun 2027 tidak ada lagi pemotongan anggaran agar daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung proyek strategis nasional.