Iran Kecam Sanksi Ekonomi AS sebagai Pelanggaran Kedaulatan Internasional

Pemerintah Iran mengecam keras peluncuran sanksi ekonomi baru Amerika Serikat (AS) yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan internasional. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan bahwa sanksi sekunder ini bukan sekadar serangan ekonomi, tetapi juga bentuk penegasan kedaulatan ekstra-teritorial atas negara-negara merdeka di bawah PBB. Baghaei menekankan bahwa tidak ada negara yang berhak memaksa lembaga asing di bawah yurisdiksi lain untuk menghentikan perdagangan sah, dan menyebut praktik ini melanggar hukum internasional serta preseden Mahkamah Internasional dalam kasus Nikaragua.

Kecaman ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana operasi ekonomi paling menghancirkan terhadap Iran, dengan target sektor minyak, keuangan, dan transportasi global. Trump juga memberi ancaman keras kepada negara lain yang memberikan jalur penyelamat ekonomi kepada Iran. Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa saat ini adalah waktu terbaik untuk berhentikan konflik dengan AS, mengingat posisi Iran yang kuat dan bermartabat. Menlu Iran Abbas Araghchi meyakini bahwa sanksi baru akan gagal seperti ancaman serupa di masa lalu.