Kasus Dugaan Korupsi ATR/BPN Jadi Ujian Komitmen Presiden

Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi ujian komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut Presiden Prabowo Subianto memastikan pembenahan bila korupsi muncul dari lingkaran pemerintahan sendiri. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menilai komitmen antikorupsi tidak cukup hanya pidato, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Ia meminta KPK menggali seluruh kasus ini sampai ke akar-akarnya, termasuk pihak yang memberi perintah dan menikmati keuntungan. Dugaan aliran uang dalam pengurusan layanan pertanahan mencapai miliaran rupiah. ICW juga menuntut evaluasi terhadap kementerian dan menteri yang bersangkutan untuk memastikan pembersihan internal pemerintahan. Kata Wana, ukuran komitmen antikorupsi Presiden yaitu berani membersihkan pemerintahannya sendiri dan membiarkan proses hukum berjalan tanpa intervensi.