Kemendagri dan KemenPU Integrasikan SIPD dengan SIPASTI-Pemda

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) mengintegrasikan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Integrasi ini dilakukan dalam Workshop Integrasi SIPASTI-Pemda dengan SIPD yang diselenggarakan secara hybrid di Gedung BPSDM Kemendagri pada 29-30 September 2026. Upaya ini merupakan kolaborasi bersama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk meningkatkan akuntabilitas dan standar perencanaan belanja pekerjaan konstruksi di daerah.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan bahwa pekerjaan konstruksi memiliki porsi signifikan dalam belanja daerah, namun seringkali mengalami masalah akibat ketidakakuratan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Menurutnya, kualitas belanja konstruksi tidak hanya bergantung pada pelaksanaan lapangan, tetapi juga pada perencanaan biaya yang terstandar dan dapat ditelusuri. Penetapan HPS yang tidak tepat dapat menyebabkan mark up, pemborosan anggaran, atau kualitas pekerjaan yang rendah hingga berpotensi menyebabkan putus kontrak.

SIPASTI-Pemda dikembangkan untuk menyusun Analisis Standar Belanja dan HPS pekerjaan konstruksi secara terstandar dan wajar, dengan tetap memperhatikan mutu pekerjaan, bukan sekadar efisiensi APBD. Koordinator Harian Stranas PK, Sari Anggraeni, menyatakan bahwa integrasi SIPD dengan SIPASTI-Pemda merupakan strategi pencegahan korupsi untuk mengurangi risiko kemahalan pekerjaan konstruksi sebelum proses tender. Integrasi ini juga menjadi bagian dari capaian Aksi Nomor 7 terkait Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).