KPK Imbau Pejabat yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para pejabat yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pelantikan terbaru mencakup menteri, wakil menteri, kepala lembaga, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Kepatuhan pelaporan menjadi kewajiban administratif dan upaya pencegahan korupsi, sekaligus bentuk transparansi bagi publik. LHKPN harus disampaikan paling lambat dua bulan sejak pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, atau berakhirnya jabatan. Data LHKPN dapat diawasi publik melalui e-LHKPN KPK untuk mendukung akuntabilitas pemerintah.