Legislator PD Tak Setuju MUI: Hukuman Mati Bukan Solusi Berantas Korupsi

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman, menentang usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor. Ia menilai hukuman mati bukan solusi untuk memberantas korupsi, melainkan mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan posisinya sebagai lembaga independen dan diberikan wewenang tunggal untuk menangani kasus korupsi.

Selain itu, Benny mengusulkan pembentukan badan baru yang otonom dan independen untuk menangani perampasan aset koruptor, terpisah dari KPK dan Kejaksaan. Badan ini akan terdiri dari para ahli hukum berintegritas untuk memastikan aset hasil korupsi dirampas dan dijual demi kepentingan negara.

Di sisi lain, MUI mendorong pemerintah dan DPR menerapkan hukuman mati bagi koruptor sebagai respons terhadap daruratnya korupsi di Indonesia. MUI menilai perampasan aset dan hukuman mati harus berjalan sejajar, karena penegakan hukum saat ini dianggap gagal memberikan efek jera. Mereka menekankan bahwa korupsi telah menghancurkan masa depan bangsa dan memiskinkan rakyat.