Mantan Petinggi KPK Ungkap Alasan Penegakan Korupsi Belum Maksimal

Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengidentifikasi lemahnya penegakan hukum korupsi di Indonesia bukan dari keterbatasan kewenangan, melainkan sistem akuntabilitas yang lemah dan minimnya check and balance. Hal ini menyebabkan banyak pejabat mengakali kewenangan untuk keuntuan pribadi. Erry menekankan bahwa pelaku korupsi tidak sekadar merugikan negara, melainkan sengaja memanfaatkan kewenangan melalui suap, pungli, pemerasan, dan penyalahgunaan pengadaan. Kesalahpahaman dalam penindakan membuat penegak hukum cenderung fokus pada ukuran kerugian keuangan negara, bukan pada proses recovery aset hasil kejahatan. Masalah ini terlihat jelas dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.