Wamen ATR/BPN: BRAN Harus Bisa Selesaikan Konflik dan Ketimpangan Tanah

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyatakan bahwa Badan Reforma Agraria (BRAN) yang akan dibentuk harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan agraria, terutama konflik dan ketimpangan dalam penguasaan serta kepemilikan tanah. Pembentukan BRAN saat ini masih berada dalam tahap pengkajian baik oleh pemerintah maupun DPR. Ossy menjelaskan bahwa mas masih banyak hal yang perlu dirumuskan terkait BRAN, seperti struktur kelembagaan, pembagian tugas, dan hubungan antara BRAN di tingkat pusat dan daerah. Pembahasan ini menjadi bagian dari kerja sama pemerintah dan DPR dalam menyusun rancangan aturan terkait reforma agraria. Ossy berharap regulasi yang disusun tidak hanya membentuk lembaga baru, tetapi juga benar-benar mampu menjawab persoalan pertanahan yang ada di Indonesia.