Sherly Tjoanda Curhat di DPR Kena 'PHP' ATR/BPN Pimpinan Nusron

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan kekhawatirannya dalam rapat Komisi II DPR terkait penanganan 16.000 hektare Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang telah diajukan sejak akhir 2025 ke Kementerian ATR/BPN di bawah pimpinan Nusron Wahid. Selama satu tahun, tidak ada kepastian mengenai sertifikasi dan redistribusi lahan tersebut. Sherly menyoroti bahwa 60 persen penduduk Maluku Utara beprofesi sebagai petani, namun kepemilikan lahan yang belum jelas menghambat keberlanjutan hasil panen. Total TORA di wilayahnya mencapai 36,2 ribu hektare, dengan hanya 32 persen yang sudah disertifikasi dan redistribusi, sementara sisanya sebesar 24.500 hektare belum selesai. Menurut Sherly, sebagai Ketua Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di daerah, ia merasa hanya diberikan tanggung jawab tanpa kewenangan yang memadai untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa ATR/BPN menyatakan eksekusi lahan berada di Bank Tanah sebelum dijadikan status Hak Pengelolaan (HPL) dan selanjutnya dapat diubah menjadi hak pakai untuk petani.