Menteri HAM Pigai: Aspirasi Rakyat soal HAM akan Didengar dan Ditindaklanjuti

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa aspirasi masyarakat mengenai HAM harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, bukan sekadar didengar. Hal ini ditekankan dalam Forum Koordinasi Kebijakan HAM 2026 yang melibatkan lebih dari 90 kementerian/lembaga untuk memastikan program pemerintah, termasuk Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045, berjalan selaras dengan pemenuhan hak asasi manusia.

Kementerian HAM akan berperan sebagai fasilitator koordinasi lintas sektor untuk menangani isu pertanahan, pekerja migran, hingga masyarakat adat. Beberapa langkah strategis yang diusulkan meliputi percepatan regulasi HAM, pembentukan unit pemulihan korban program Makan Bergizi Gratis, serta pengusulan pasal neurorights dalam RUU HAM untuk melindungi data otak dari penyalahgunaan AI. Pemerintah juga menargetkan draf Revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM rampung tahun ini.