Menteri Natalius Pigai: Pemerintah Harus Dengar dan Tindak Lanjuti Suara Rakyat
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Menteri HAM Natalius Pigai membuka Forum Koordinasi Kebijakan HAM 2026 pada Kamis (18/9) dengan tema “HAM dalam Pembangunan Nasional: Dari Suara Menuju Langkah”. Forum ini merupakan tindak lanjut atas masukan masyarakat sipil dari Forum Konsultasi HAM 27 Agustus 2026 guna memastikan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan kebijakan.
Natalius menegaskan bahwa HAM dan visi Indonesia Emas 2045 melalui Asta Cita adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh memonopoli kebijakan, melainkan harus mendengar dan menindaklanjuti suara rakyat agar partisipasi masyarakat menjadi nyata, bukan sekadar formalitas.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
JawaPos · 17 September 2026 pukul 15.00
Pigai Minta Suara Rakyat jadi Penyusunan Kebijakan Pemerintah
Media Indonesia · 17 September 2026 pukul 22.07
Menteri HAM Pigai: Aspirasi Rakyat soal HAM akan Didengar dan Ditindaklanjuti
JawaPos · 17 September 2026 pukul 12.00
Pigai Sesalkan Draf Aturan HAM Mandek 8 Bulan di Setneg, Terancam Gagal
Berita terkait
Wanti-wanti Pigai Agar RUU Rampas Aset Tak Seperti di Negara Komunis
CNN Indonesia · 4 September 2026 pukul 03.15
Menteri Pigai Dorong Advokasi bagi Warga di Wilayah Konflik Papua
Media Indonesia · 18 Agustus 2026 pukul 16.19
Pigai Siapkan Sanksi Blokir Akses Perbankan Perusahaan Pelanggar HAM
CNN Indonesia · 18 Agustus 2026 pukul 16.13
KemenHAM Godok Rancangan Perpres Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis & HAM
JPNN.com · 17 Agustus 2026 pukul 01.47