OTT ATR/BPN Jadi Momentum Perangi Mafia Tanah

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan swasta di Kabupaten Bogor. Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, dan Presiden Direktur perusahaan swasta.

Anggota Komisi III DPR, Abdullah, mendesak agar kasus ini menjadi momentum pembersihan mafia tanah secara menyeluruh. Ia meminta KPK membongkar seluruh jaringan transaksi, termasuk pemberi dan perantara suap. Selain penegakan hukum, pemerintah diminta mengevaluasi tata kelola pelayanan pertanahan melalui digitalisasi dan penguatan pengawasan untuk meningkatkan transparansi serta kepastian hukum bagi masyarakat.