Pemkab Bogor Pastikan Layanan Publik Tetap Normal di Tengah Penyidikan KPK
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal meski sedang dalam proses penyidikan oleh KPK. Sekretaris Daerah Ajat Rochmat Jatnika menyatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu, termasuk layanan di Bappenda. Pemkab Bogor menghormati proses hukum KPK dan siap kooperatif memberikan keterangan atau informasi yang diperlukan. Proses penyidikan diharapkan tidak mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Fungsi organisasi di setiap perangkat daerah akan tetap dijaga agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan sesuai mekanisme yang berlaku, khususnya pelayanan perpajakan daerang di Bappenda.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
JPNN.com · 23 Agustus 2026 pukul 14.00
Selain Kasus Bappenda, KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Bogor
Liputan6.com · 21 Agustus 2026 pukul 15.35
KPK Amankan Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Sunat Upah Pegawai Dispenda Bogor
Liputan6.com · 21 Agustus 2026 pukul 14.58
Bupati Bogor Disebut Sunat Bonus Pegawai, Ini Kata KPK
SINDOnews · 21 Agustus 2026 pukul 13.43
KPK Mulai Penyidikan Kasus Upah Pungut di Bappenda Kabupaten Bogor, Uang Rp1,5 Miliar Diamankan
Berita terkait
KPK Ungkap Asal Uang Rp1,5 Miliar di Korupsi Pemkab Bogor, Kasus Naik ke Penyidikan
JPNN.com · 10 September 2026 pukul 18.00
Asal Usul Uang Rp 1,5 M dari Korupsi Pemkab Bogor
Liputan6.com · 1 September 2026 pukul 10.12
KPK Geledah Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Kasus Suap HGB
CNN Indonesia · 24 September 2026 pukul 15.58
KPK Buka Penyidikan Baru Kasus Wali Kota Madiun
Liputan6.com · 23 September 2026 pukul 20.31