Perbedaan Garis Kemiskinan Versi BPS dan Bank Dunia, Ini Penjelasan Lengkapnya

Pada Maret 2026, BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional Indonesia sebesar 8,07% atau sekitar 22,93 juta orang, dengan garis kemiskinan nasional ditetapkan pada Rp669.235 per orang per bulan (sekitar US$3,60 per hari). Garis ini dihitung berdasarkan biaya hidup minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya di 75 wilayah perkotaan dan perdesaan di setiap provinsi, serta diperbarui dua kali setahun untuk menyesuaikan dengan perubahan harga. BPS menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan mengukur kemiskinan berdasarkan konteks lokal Indonesia.

Sebaliknya, Bank Dunia memperkirakan 64,1% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dengan standar US$8,30 PPP (sekitar Rp51.087 per orang per hari), sesuai dengan kategori negara berpendapatan menengah atas. Bank Dunia menggunakan tiga tolok ukur kemiskinan internasional yang disesuaikan dengan kelompok pendapatan negara, termasuk US$3,00 untuk negara berpendapatan rendah, US$4,20 untuk negara berpendapatan menengah bawah, dan US$8,30 untuk negara berpendapatan menengah atas. Tolok ukur ini didasarkan pada garis kemiskinan yang umum digunakan oleh negara dalam setiap kelompok pendapatan dan disesuaikan dengan indeks harga konsumen, perbedaan wilayah, dan paritas daya beli.

Perbedaan besar antara kedua angka ini terutama disebabkan oleh perbedaan penentuan garis kemiskinan, bukan karena memburuknya kondisi kehidupan. Ketika Indonesia naik menjadi negara berpendapatan menengah atas pada 2023, Bank Dunia menaikkan ambang batas kemiskinannya dari US$4,20 menjadi US$8,30 per orang per hari, yang secara alami menyebabkan lebih banyak orang berada di bawahnya. BPS dan Bank Dunia menegaskan bahwa kedua ukuran tersebut tidak saling kompetitif, melainkan saling melengkapi, karena masing-masing menjawab pertanyaan yang berbeda: BPS untuk kebijakan dan pemantauan nasional, Bank Dunia untuk perbandingan global.