Pramono Respons Rencana Obligasi DKI Dikaji Kemenkeu: Mohon Disegerakan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta, dan meminta proses kajian disegerakan. Pernyataan ini disampaikan Pramono usai meresmikan sistem pembayaran tiket MRT nirsentuh (EMV Contactless) di Stasiun Bundaran HI, Rabu (29/7/2026). Pramono sebelumnya mengusulkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan proyek strategis Jakarta agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Namun realisasinya memerlukan persetujuan dan kajian dari pemerintah pusat, termasuk Kemenkeu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan kebutuhan penerbitan obligasi senilai Rp3,5 triliun tersebut. Menurut Purbaya, kondisi keuangan Pemprov DKI masih aman dan kuat, dengan dana yang cukup besar belum terserap. "Uangnya banyak, masih berapa triliun nggak kepakai," ujar Purbaya saat ditemui di Kemenkeu, Kamis (23/7/2026). Purbaya menyatakan akan mengecek kembali alasan Pemprov DKI menerbitkan obligasi meski memiliki dana yang melimpah.