Wamen ATR/BPN Bakal Evaluasi Semua Kantor usai OTT KPK, Pelayanan Tetap Jalan

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal meski terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Pengecekan langsung telah dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang untuk menjamin prosedur tetap berjalan sesuai aturan tanpa terganggu proses hukum yang sedang berlangsung.

Kementerian ATR/BPN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan kinerja seluruh kantor pertanahan guna mengidentifikasi sumber masalah dan mencari solusi perbaikan. Langkah ini diambil menyusul OTT KPK di wilayah Jabodetabek terkait dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang, termasuk Dirjen PPTR Lampri, Kepala Kantah Bogor I Sontang, dan Kepala Kantah Tangerang Tardi. KPK juga menyita uang tunai rupiah dan valuta asing dalam puluhan koper dan boks dengan nilai diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.