Wamen ATR Kaji Usulan BRAN di RUU Reforma Agraria, Harap Atasi Ketimpangan

Wakil Menteri ATR/Ossy Dermawan menyatakan pemerintah dan DPR masih mengkaji usulan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) untuk menyelesaikan konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah. Rapat dengan Komisi II DPR pada 15 September 2026 menjadi bagian dari proses pengkajian struktur BRAN, termasuk hubungan antara pusat dan daerah. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mendorong gubernur menjadi Kepala BRAN provinsi, mengingat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah belum berjalan optimal berdasarkan hasil kunjungan kerja.