Ketua IMEF Minta Pembentukan BLU Batu Bara Ditunda, Ini Alasannya

Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo, meminta pemerintah menunda pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pengelola batu bara. Menurutnya, skema BLU berpotensi menambah kompleksitas tata kelola pasokan batu bara dalam negeri. Draf Peraturan Presiden memberikan kewenangan luas kepada BLU, mulai dari rekonsiliasi kebutuhan, perencanaan, pengadaan hingga distribusi, termasuk kemampuan membeli langsung dari pemilik tambang dan melakukan kontrak jangka panjang. Singgih menyoroti bahwa dengan 799 izin usaha pertambangan batu bara dengan variasi kapasitas, lokasi, dan kualitas (dari low rank hingga high rank), BLU akan menghadapi kompleksitas tinggi jika menjadi pembeli tunggal dan menjual kembali kepada PLN. Ia juga mengkhawatirkan konflik kepentingan karena BLU dapat menjual batu bara dari tambang yang dikelolanya sendiri, sekaligus menjadi pembeli. Oleh karena itu, Singgih meminta pemerintah mengkaji ulang desain BLU, termasuk mekanisme pemilihan pemasok, kontrak, standar kualitas, sumber modal, dan penetapan margin, sebelum diterapkan.