Pengamat: Optimalkan aset penanganan BLBI jadi penerimaan negara

Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menyarankan agar aset tanah dan bangunan hasil penanganan BLBI segera dioptimalkan menjadi penerimaan negara untuk mengurangi biaya pengelolaan. Ia menekankan bahwa penyelesaian BLBI tidak cukup dilihat dari lunasnya kewajiban pemerintah ke Bank Indonesia sebesar Rp218,3 triliun. Berdasarkan data Kemenkeu per Oktober 2024, Satgas BLBI berhasil memperoleh aset Rp39,32 triliun atau 35,6% dari target Rp110,45 triliun, tersisa selisih Rp71,13 triliun. Hardjuno meminta transparansi dalam penagihan hak negara ke obligor/debitur serta penjelasan mengenai nasib pembayaran bunga obligasi rekap yang menjadi beban APBN tahunan Rp50-70 triliun.