DPR Kaji Usulan Presiden Prabowo Soal Pembentukan Pengadilan Ad Hoc BUMN

DPR RI sedang mengkaji usulan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk pengadilan ad hoc BUMN. Lembaga khusus ini bertujuan mengusut dugaan korupsi dan penyelewengan oleh pengurus BUMN hingga 30 tahun ke belakang guna membenahi tata kelola aset negara yang selama ini dinilai kurang baik.

Urgensi langkah ini muncul setelah ditemukan struktur BUMN yang terlalu gemuk, mencapai 1.074 entitas termasuk anak dan cucu perusahaan, yang berisiko memicu kebocoran anggaran. Selain penindakan hukum, Presiden juga membuka peluang pengampunan bagi pengurus yang kooperatif dan mengembalikan kerugian negara. Menteri Hukum menegaskan bahwa wacana ini merupakan pesan kuat bahwa korupsi adalah musuh bangsa.