RI Punya Cadangan Logam Tanah Jarang 350 Ribu Ton, Tata Kelola Ekspor Disiapkan
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Indonesia memiliki cadangan logam tanah jarang (LTJ) yang diperkirakan setara 350 ribu ton Rare Earth Oxides (REO). Pemerintah sedang menyiapkan penguatan tata kelola ekspor mineral kritis, termasuk LTJ, untuk mengoptimalkan potensi ini. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi di Kantor Staf Presiden pada 27 Juli, dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, yang menekankan pentingnya hilirisasi agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian, bukan sekadar pertambangan.
Pertemuan tersebut juga membahas penguatan sistem verifikasi ekspor mineral. PT SUCOFINDO tengah mengembangkan strategi identifikasi mineral ikutan, termasuk LTJ dan unsur radioaktif, untuk mendukung proses verifikasi. Kolaborasi dengan Danantara Indonesia bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja BUMN melalui transformasi model bisnis, pengembangan sumber daya manusia, dan adopsi teknologi guna meningkatkan daya saing global.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk membangun rantai nilai industri nasional di sektor mineral strategis, dengan fokus pada transparansi, kepatuhan, dan kredibilitas tata kelola.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
CNBC Indonesia · 31 Juli 2026 pukul 10.50
Ekspor Nikel-Timah Cs Disetop Gegara LTJ, Ini Permintaan DPR
CNBC Indonesia · 31 Juli 2026 pukul 09.50
Ekspor Nikel-Timah Cs Tersandera LTJ, BKPM-ESDM dan KSP Buka Suara
CNBC Indonesia · 31 Juli 2026 pukul 09.15
Pelaku Usaha Tambang Nikel Cs Berdarah-Darah, Ekspornya Tersandera LTJ
CNBC Indonesia · 30 Juli 2026 pukul 17.17
Indonesia Belum Bisa Ekstraksi Logam Tanah Jarang, Ini Alasannya
Berita terkait
Video: KSP Dudung Buka-bukaan Soal Polemik Logam Tanah Jarang
CNBC Indonesia · 3 Agustus 2026 pukul 18.11
Larangan Ekspor Logam Tanah Jarang Berlaku untuk Produk Utama, Mineral Ikutan Bebas
Liputan6.com · 3 Agustus 2026 pukul 13.16
Soal Pengadilan Ad Hoc Korupsi BUMN, Mensesneg: Belum Bahas Amnesti
Warta Ekonomi · 15 Agustus 2026 pukul 16.35
Mensesneg: Wacana Amnesti Petinggi BUMN untuk Benahi Tata Kelola •
VOI · 15 Agustus 2026 pukul 14.57