Soal Pengadilan Ad Hoc Korupsi BUMN, Mensesneg: Belum Bahas Amnesti

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah belum membahas pemberian amnesti bagi pihak terlibat korupsi BUMN, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembentukan pengadilan ad hoc. Fokus utama pemerintah saat ini adalah pembenahan tata kelola dan manajemen perusahaan pelat merah secara menyeluruh untuk memperbaiki perilaku korporasi yang tidak sesuai pada periode sebelumnya.

Upaya perbaikan tata kelola BUMN di bawah pengelolaan Danantara diklaim mulai membuahkan hasil signifikan. Prasetyo menyebutkan bahwa konsolidasi manajemen tersebut berhasil meningkatkan keuntungan perusahaan negara dengan angka yang membanggakan, yakni mencapai kisaran 300 hingga 400 persen.