Wacana Pengadilan Ad Hoc BUMN dan Respons Pemangku Kepentingan

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut dugaan korupsi dan penyelewengan tata kelola oleh direksi BUMN dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Usulan yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR 2026 ini muncul setelah ditemukannya 1.074 entitas BUMN hingga tingkat cicit perusahaan, melampaui estimasi awal sebanyak 300 hingga 400 entitas. Pemerintah juga menawarkan opsi amnesti khusus bagi pejabat yang mengakui kesalahan dan bertobat, meskipun terdapat perbedaan laporan yang menyebut mekanisme amnesti tersebut belum diproses lebih jauh.

Terkait pengelolaan dan efisiensi, terdapat perbedaan fokus data antarpihak. Konsolidasi di bawah Danantara dilaporkan mencatat peningkatan keuntungan 300-400% untuk proyek hilirisasi dan akuisisi, bersamaan dengan penataan 31 anak usaha Pertamina pada Semester I-2026. Di sisi lain, tercatat klaim penyelamatan anggaran negara sebesar Rp112 triliun pada 2025, rencana perampingan BUMN menjadi 300 entitas dengan penghematan Rp50 triliun pada akhir 2026, serta target penghematan pengadaan senilai Rp360 triliun.

Merespons rencana pengadilan khusus tersebut, DPR menyatakan belum mengambil keputusan dan masih melakukan kajian komprehensif terkait regulasi bersama pemerintah. Sementara itu, KPK menyambut positif inisiatif ini demi mengembalikan kesejahteraan masyarakat, namun belum melakukan pembahasan teknis internal karena masih menunggu kejelasan serta rencana aksi konkret dari pemerintah.