Liputan bersama

Ketika beberapa media memberitakan kejadian yang sama, kami satukan jadi satu halaman — lengkap dengan catatan bila angka atau klaimnya berbeda.

• 2 media · 2 artikel · Umum · 4 hari yang lalu

  Kejati Bali menetapkan tersangka korupsi properti Rp100 miliar, bos PT Danau Winata ditahan 20 hari

  Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Direktur Utama PT Danau Winata Indah berinisial SLD sebagai tersangka korupsi pemanfaatan aset Pemprov Bali. Kasus bermula dari perjanjian sewa tanah di Kelurahan Jimbaran pada 2007, di mana Pemprov Bali menitipkan lahan untuk pembangunan pusat perbelanjaan selama 30 tahun. Namun, PT Danau Winata Indah tidak membangun sesuai perjanjian, melainkan mengalihkan lahan untuk pembangunan kondotel dan apartemen. Pada Agustus 2015, SLD mengajukan proposal investasi ke PT Asabri, yang kemudian membeli 125 unit kondotel AVANI Nusa Dua dengan nilai Rp 100 miliar. Hingga kini, PT Danau Winata Indah belum menyerahkan unit tersebut, sehingga terungkaplap kerugian negara sebesar Rp 100 miliar. SLD ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Kerobokan dan disangkakan pelanggaran Pasal 603 jo. Pasal 20 KUHP jo. Pasal 18 UU Tipikor.

• 2 media · 2 artikel · Ekonomi · 4 hari yang lalu

  Danantara Lanjutkan Proyek Apartemen LRT City 1 Oktober 2026

  Danantara akan melanjutkan pembangunan apartemen LRT City mulai 1 Oktober 2026 bersama PT ADHI Commuter Properti Tbk (ADCP). Proyek yang sempat mangkrak menyelesaikan masalah lebih dari 2.400 konsumen yang telah membeli unit namun belum menerima serah terima hunian. Danantara menyediakan dana segar Rp456 miliar untuk menuntaskan pembangunan sekitar 2.000 unit hunian yang terhenti. Pengerjaan ditata ulang dari hulu ke hilir tanpa mengabaikan aspek kelayakan usaha. Tata kelola dan pengelolaan proyek ditata kembali agar eksekusi ke depan jauh lebih sehat. Penyelesaian juga dilakukan melalui refund atau pengembalian dana dengan perhitungan ulang kepada pihak perbankan untuk menghindari dispute cicilan. Proyek akan ditata ulang desain fasad, area komersial, dan model bisnis dengan arsitek baru. Penyelesaian memberikan kepastian kepada konsumen yang telah membeli dan menunggu hunian.

• 2 media · 2 artikel · Umum · 4 hari yang lalu

  DPR Sahkan UU APBN 2027, TKD Naik 5,5 Persen hingga Rp735 Triliun

  DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun Anggaran 2027 dengan total anggaran sebesar Rp4.106,26 triliun. Dalam UU tersebut, Transfer ke Daerah (TKD) dialokasikan sebesar Rp735 triliun, meningkat sebesar 5,5 persen dibandingkan periode sebelumnya. UU ini juga memperkenalkan instrumen pembiayaan inovatif yang memungkinkan pemerintah daerah mengakses dana dari operator investasi pemerintah pusat.

• 2 media · 2 artikel · Umum · 4 hari yang lalu

  Koalisi Pimpinan AS Resmi Akhiri Misi Militer di Irak

  Koalisi militer pimpinan Amerika Serikat resmi mengakhiri misi di Irak pada 30 September 2026. Misi yang dimulai tahun 2014 untuk memerangi ISIS ini berhasil mengalahkan kelompok tersebut di Irak pada 2017 dan Suriah pada 2019. Perdana Menteri Ali al-Zaidi menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kedaulatan Irak, menandai fase baru kedaulatan dan kemampuan institusi Irak dalam mengelola keamanan internal.

• 2 media · 2 artikel · Ekonomi · 4 hari yang lalu

  Pemerintah Perpanjang Keringanan PPh 21 untuk Gaji di Bawah Rp10 Juta hingga 2027

  Pemerintah akan memperpanjang kebijakan keringangan PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan, yang sebelumnya berlaku hingga akhir 2026, kini diproyeksikan berlanjut hingga 2027. Kebijakan ini akan memperluas cakupan dari sektor terbatas (padat karya, pariwisata, hotel, restoran, dan kafe) ke seluruh sektor ekonomi. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, sebanyak 7,5 juta pekerja diperkirakan akan mendapatkan manfaat dari keringangan pajak ini. Perpanjangan ini disampaikan setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dengan penghapusan batasan sektor, pemerintah berupaya mendukung daya beli masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat perbedaan dalam pelaporan jumlah penerima manfaat antar media. Detik.com melaporkan bahwa 7,5 juta pekerja akan menikmati fasilitas ini pada 2027, sementara Warta Ekonomi menyatakan proyeksi serupa mencapai 7,5 juta orang pada 2027, namun juga menyebutkan bahwa manfaat ini akan dirasakan pada 2025. Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban pajak, tetapi juga untuk memastikan keadilan fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah juga akan terus memantau dampak kebijakan ini terhadap pendapatan negara dan memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan sesuai dengan proyeksi yang telah ditetapkan.

• 2 media · 2 artikel · Umum · 4 hari yang lalu

  Ipda Purnomo Nonaktifkan Monetisasi YouTube Usai Didatangi Petugas

  Ipda Purnomo, anggota Polres Lamongan pemilik kanal YouTube 'Purnomo Belajar Baik', menonaktifkan AdSense setelah didatangi petugas dari instansi yang tidak diketahui. Purnomo membantah klaim bahwa petugas tersebut berasal dari Kementerian Keuangan atau pihak pajak, dan menyebut kunjungan tersebut sebagai bagian dari pendataan media sosial secara umum. JPNN menyebut penutupan AdSense bertujuan menghindari kompleksitas administrasi, sementara kumparan menyebutkan hal itu dilakukan demi menjaga ketulusan niat konten sosial.

• 2 media · 2 artikel · Ekonomi · 4 hari yang lalu

  PT Darya-Varia Laboratoria Tbk Raih Penghargaan IHYA 2026 dan Catat Pertumbuhan Ekspor

  PT Darya-Varia Laboratoria Tbk menerima dua penghargaan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2026 dari Kementerian Perindustrian. Perusahaan meraih predikat Terbaik I untuk industri kosmetik halal dan Terbaik II untuk industri farmasi serta obat tradisional halal. Capaian kategori kosmetik ini meningkat dibandingkan IHYA 2025 yang berada pada posisi Terbaik II. Penghargaan diberikan pada 24 September 2026 menjelang kewajiban sertifikasi halal tahap berikutnya pada 18 Oktober 2026 yang mencakup sektor kosmetik dan farmasi, serta sektor lain seperti makanan, minuman, tekstil, alas kaki, kulit, tableware, dan glassware.

• 2 media · 2 artikel · Ekonomi · 4 hari yang lalu

  Pemerintah Gandeng TNI-Polri untuk Pendataan Penerima Bansos Hingga 50 Juta Orang

  Pemerintah melibatkan TNI, Polri, Kementerian Agama, penyuluh pertanian, aparatur desa, dan masyarakat sipil dalam pendataan penerima bantuan sosial (bansos) baru. Langkah ini bertujuan meningkatkan akurasi data, terutama di wilayah terpencil, melalui pemadanan lintas kementerian. Saat ini, data yang terkumpul mencapai 5,5 hingga 6 juta orang dengan target mencapai 48-50 juta orang hingga akhir tahun. Dengan 500 ribu agen yang masing-masing mengumpulkan dua data per hari, diperkirakan 30 juta data tambahan dapat tercapai dalam satu bulan. Pendataan bertujuan memperbarui basis data bansos untuk menentukan penerima yang memenuhi kriteria, namun tetap memerlukan proses verifikasi sesuai prosedur pemerintah.

• 6 media · 7 artikel · Umum · 4 hari yang lalu

  Indra Kenz Dievaluasi Remisi Sakit, Ditinjau SOP, Bisa Kembali ke Lapas

  Indra Kesuma alias Indra Kenz, terpidana kasus penyebaran berita bohong dan pencucian uang terkait Binomo dengan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar, telah menjalani pembebasan bersyarat sejak 24 September 2026 setelah mendekam di Lapas Kelas IIA Cibinong. Beberapa media (Warta Ekonomi, JawaPos, Detik.com, Liputan6.com, kumparan, JPNN.com) melaporkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat mengevaluasi pemberian remisi sakit berkepanjangan yang diterimanya pada 2022. Evaluasi bertujuan memastikan pemberian remisi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); bila tidak sesuai, remisi dapat dibatalkan dan Indra ditarik kembali ke lapas. Proses investigasi diperkirakan selesai dalam dua minggu. Selama pembebasan bersyarat, Indra wajib melapor bulanan ke Bapas Bogor dan mengikuti pengawasan penuh. Media lain (Warta Ekonomi) juga melaporkan Indra menyampaikan permintaan maaf di Instagram, mengakui kesalahannya, serta menyatakan kepesalan dan komitmen untuk tidak membuang-buang kesempatan kedua.

• 2 media · 2 artikel · Umum · 4 hari yang lalu

  Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan: JPU KPK Presents Bos Maktour dan 9 Saksi

  Jaksa Penuntut Umum KPK akan menghadirkan Direktur Utama PT Maktour Fuad Hasan Masyhur dan tujuh saksi dari berbagai asosiasi travel haji dan umrah dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024 pada Kamis (1/10/2026). Saksi yang akan dimintai keterangan meliputi perwakilan dari Kesthuri, HIMPUH, dan AMPHURI, serta saksi dari berbagai PIHK seperti PT Thayyiba Tora, PT Turisina Buana, dan PT Anugerah Citra Mulia. Pemeriksaan bertujuan untuk mengungkap mekanisme pengisian kuota haji tambahan serta dugaan penerimaan fee atau komitmen dalam proses alokasi tersebut. Beberapa pemeriksaan juga berkaitan dengan barang bukti berupa berkas BB 1577 dan BB 1660.

• 6 media · 6 artikel · Umum · 4 hari yang lalu

  PBNU Umumkan Susunan Kepengurusan Masa Khidmat 2026-2031

  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengumumkan susunan kepengurusan masa khidmat 2026-2031. KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) menjabat sebagai Ketua Umum, didampingi H. Gudfan Arif sebagai Sekretaris Jenderal dan Ainun Naim sebagai Bendahara Umum. Posisi Rais Aam diisi oleh KH Miftachul Akhyar dan Katib Aam oleh Prof. Dr. Ir. KH Mohammad Nuh. Selain itu, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjabat sebagai Wakil Ketua, sementara jajaran Mustasyar diisi 33 tokoh, termasuk Gus Mus, Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla, Said Aqil Siroj, Irfan Yusuf, Nyai Hj. Shinta Nuriyah A. Wahid, A.S Hikam, dan Mahfud MD.

• 3 media · 4 artikel · Ekonomi · 4 hari yang lalu

  Pemerintah Salurkan BSU Rp 300.000/Bulan untuk 13,3 Juta Pekerja

  Pemerintah telah menyetujui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi untuk kuartal IV-2026. Program ini ditujukan bagi 13,3 juta pekerja dengan alokasi anggaran hampga Rp 12 triliun. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan per orang mencapai Rp 900.000. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa detail kriteria penerima dan jadwal pencairan belum ditentukan. Beberapa sumber melaporkan keputusan ini disetujui pada 30 September 2026, sementara sumber lain tidak menyebutkan tanggal rapat tersebut.