Prabowo Wacanakan Bentuk Pengadilan Ad Hoc untuk Usut Direksi BUMN 30 Tahun Terakhir

Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut direksi BUMN selama 30 tahun terakhir. Langkah ini diambil karena banyaknya BUMN yang tidak produktif dan merugi, namun melaporkan keuntungan palsu.

Prabowo mencatat terdapat 1074 perusahaan BUMN di Indonesia. Sebagai tindakan nyata, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dianggap tidak produktif guna memperbaiki efisiensi sektor usaha milik negara.