Komisi III DPR Tunggu Usulan Konkret Pengadilan Ad Hoc BUMN Bermasalah

Komisi III DPR menunggu usulan konkret dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk meminta pertanggungjawaban jajaran direksi BUMN bermasalah. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima detail spesifik dan akan mengevaluasi setelah usulan resmi diajukan. Habiburokhman juga mencatat bahwa pengadilan ad hoc untuk kasus korupsi sebenarnya sudah ada, dan kemajuan dalam pemberantasan korupsi, seperti pemulihan aset, telah dicapai oleh aparat penegak hukum.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti jumlah BUMN yang mencapai 1.074 unit, termasuk anak perusahaan, yang mengejutkannya karena ia mengira hanya sekitar 300-400 BUMN. Prabowo menekankan perlunya pengadilan ad hoc untuk mengusut kinerja direksi BUMN selama 30 tahun terakhir, karena banyak BUMN yang dianggap tidak bertanggung jawab. Usulan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola BUMN di Indonesia.