Prabowo Usul Bentuk Pengadilan Ad Hoc Khusus, Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan Pengadilan Ad Hoc Khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran jajaran direksi BUMN selama 30 tahun ke belakang. Dalam sidang Tahunan MPR di Jakarta, ia menyampaikan penemuan 1.074 perusahaan BUMN yang lebih banyak daripada perkiraannya awalnya 300-400 perusahaan. Prabowo menyatakan beberapa BUMN tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan negara, dengan operasional yang tidak semestinya. Pengadilan ad hoc akan difungsikan untuk mengusut dugaan pelanggaran administrasi dan tata kelola BUMN secara menyeluruh.