Bupati Pemalang Ditangkap KPK, Ombudsman Bongkar 10 Aduan Warga

Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2026. Penangkapan ini menjadi sorotan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, yang mengungkapkan telah lebih dulu memperingatkan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengenai peningkatan laporan masyarakat dan dugaan konflik kepentingan dalam pelayanan publik.

Sepanjang tahun 2025, Ombudsman menerima 10 aduan dari warga Pemalang, yang meliputi masalah tata kelola pemerintahan desa, pelayanan di Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, infrastruktur di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta ketenagakerjaan. Ombudsman juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam penunjukan Dewan Pengawas rumah sakit. Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, menyatakan bahwa banyaknya laporan seharusnya menjadi peringatan dini bagi kepala daerah untuk memperbaiki pelayanan.

Mulai tahun ini, Ombudsman memperluas penilaian pelayanan publik dengan fokus pada sektor infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Langkah ini bertindak sebagai pencegahan risiko korupsi dan maladministrasi.