Dasco soal Presiden Mau Bentuk Peradilan Ad Hoc Khusus BUMN: DPR Akan Kaji
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan peradilan ad hoc khusus untuk mengusut dugaan pelanggaran direksi BUMN selama 30 tahun terakhir. Usulan ini dipicu oleh buruknya tata kelola yang menyebabkan banyak BUMN merugi, serta temuan jumlah BUMN yang mencapai 1.074 perusahaan, jauh melebihi perkiraan awal sekitar 300-400 perusahaan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR akan mengkaji usulan tersebut terlebih dahulu. Pengkajian akan difokuskan pada aspek regulasi dan aturan yang diperlukan jika pemerintah dan DPR sepakat untuk membentuk lembaga peradilan khusus tersebut.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Detik.com · 14 Agustus 2026 pukul 19.30
DPR Akan Kaji Usulan Prabowo soal Pengadilan Ad Hoc Khusus BUMN
VOI · 15 Agustus 2026 pukul 14.57
Mensesneg: Wacana Amnesti Petinggi BUMN untuk Benahi Tata Kelola •
VOI · 14 Agustus 2026 pukul 23.35
DPR Kaji Usulan Presiden Prabowo Soal Pembentukan Pengadilan Ad Hoc BUMN
CNBC Indonesia · 14 Agustus 2026 pukul 18.45
Prabowo Mau Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang, Ini Respons DPR
Berita terkait
Prabowo Buka Opsi Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang, Ada Apa?
Warta Ekonomi · 14 Agustus 2026 pukul 15.03
'BUMN Ini Kadang Seenaknya' Prabowo Siap Usut Direksi Nakal 30 Tahun Terakhir
Warta Ekonomi · 14 Agustus 2026 pukul 14.36
KPK Respons Wacana Pengadilan Ad Hoc BUMN yang Diusulkan Prabowo
kumparan · 17 Agustus 2026 pukul 15.08
Pimpinan DPR Kaji Usul Presiden Prabowo soal Peradilan Ad Hoc BUMN
Media Indonesia · 16 Agustus 2026 pukul 16.35