Diduga Ada Jaringan Lebih Besar di Balik Dugaan Suap Pengurusan HGB

Anggota Komisi III DPR, Abdullah, mendesak KPK mengusut tuntas dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Kasus ini mencuat setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang mengamankan 17 orang, termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) dari Kementerian ATR/BPN.

KPK diminta tidak hanya fokus pada pihak yang terjaring OTT, tetapi membongkar seluruh jaringan yang melibatkan pemberi, penerima, dan perantara suap. Praktik mafia tanah ini diduga melibatkan oknum pengembang nakal dengan modus percaloan dan manipulasi administrasi yang merugikan negara serta mengganggu kepastian hukum masyarakat.