Diskusi MBG dan Anggaran Pendidikan Belum Selesai

Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 mengeluarkan Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang mewajibkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran fungsi pendidikan paling lambat pada penyusunan APBN Tahun 2028. Putusan ini bersifat final dan mengikat, mengakhiri perdebatan hukum mengenai apakah MBG dapat dihitung sebagai bagian dari pemenuhan anggaran pendidikan konstitusional.

Keputusan MK membuka diskusi akademik lebih lanjut tentang definisi fungsi pendidikan dalam penganggaran. Argumen yang berkembang menekankan bahwa fungsi anggaran harus ditentukan berdasarkan tujuan pengeluaran, bukan organisasi yang mengelola. MBG bagi siswa, misalnya, dianggap sebagai layanan penunjang pendidikan karena bertujuan meningkatkan kemampuan belajar melalui gizi, sesuai teori human capital.

Perdebatan ini terjadi di tengah publik yang dikejutkan oleh dugaan kasus korupsi terkait MBG, yang memengaruhi persepsi program. Secara substansial, isu ini mencerminkan pertanyaan tentang bagaimana negara mendefinisikan investasi pendidikan di abad ke-21, apakah terbatas pada komponen tradisional atau mencakup aspek penunjang seperti gizi.