DPR Minta Publik Tunggu Klarifikasi Resmi Terkait Pemblokiran Rekening

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, meminta masyarakat menunggu klarifikasi resmi dari Bank Mandiri terkait pemblokiran rekening. Ia menjelaskan bahwa Bank Mandiri sebagai BUMN harus mematuhi regulasi perbankan dan prosedur yang berlaku, termasuk pembatasan transaksi berdasarkan permintaan pihak berwenang atau proses hukum. Pemblokiran rekenan tidak otomatis menyiratkan keterlibatan aparat penegak hukum atau kesalahan. Firnando menekankan pentingnya menghormati proses hukum hingga putusan pengadilan dan tidak berspekulasi terhadap informasi yang belum lengkap. Komisi VI DPR tetap akan melanjutkan pengawasan terhadap BUMN secara objektif.