Ekspor Nikel RI di 2026 Diramal Hilang 5 Juta Ton Gegara Hal Ini

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memperkirakan bahwa sebanyak 3,5 hingga 5 juta ton ekspor nikel berpotensi hilang pada tahun 2026. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), termasuk kendala jadwal, kuota, dan durasinya yang menjadi hambatan utama bagi pengusaha tambang. Pemerintah menargetkan produksi nikel sebesar 260 juta ton tahun ini untuk mengatur harga nikel dunia agar tidak terus menurun, namun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontraksi sebesar 1,56% pada industri pertambangan minerba, yang sejalan dengan proyeksi Kadin. Kadin mendesak pemerintah memberikan kepastian regulasi RKAB demi kelangsungan bisnis jangka panjang bagi investor, terutama di wilayah Indonesia Timur. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa RKAB harus disusun dengan hati-hati untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, sehingga harga komoditas tetap baik. Pemerintah akan memprioritaskan perusahaan tambang dengan kontribusi royalti lebih besar dan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) alih-alih sekadar volume produksi, guna mencegah harga anjlok dan menjaga keberlanjutan sumber daya mineral.