Ketua DPD Apresiasi Kebijakan Pemerintah Beri Kepastian Status Guru PPPK

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah memberikan kepastian status bagi guru PPPK dan PPPK paruh waktu. Ia menilai kebijakan ini sebagai wujud penghargaan negara kepada abdi negara serta cerminan kepedulian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada prinsip keadilan dan pemerataan. Sultan juga yakin bahwa dengan APBN sebesar 4.000 triliun, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai para ASN, termasuk guru PPPK yang akan dialihkan menjadi PNS. Namun, ia menekankan pentingnya agar pemerintah daerah tidak melakukan rekrutmen pegawai honorer baru. Menurut Menteri PAN-RB Rini Widyantini, saat ini terdapat 955.245 guru PPPK dan 231.246 guru PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia. Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. PPPK paruh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu pada 2027, sementara guru PPPK akan dapat mengikuti seleksi PNS dengan pendaftaran yang diperkirakan dimulai pada awal 2027. Menteri Keuangan memastikan skema ini telah melalui simulasi anggaran dan dapat dijalankan dengan defisit tahunan yang diproyeksikan tetap di kisaran 2,4% pada 2027.