KPK Panggil Anggota DPRD Jateng Harun Abdul Khafizh sebagai Saksi
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Harun Abdul Khafizh dan mantan anggota DPRD Jateng Iqbal Wibisono untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan bertempat di Polrestabes Semarang. Selain kedua politisi tersebut, KPK juga memanggil dua orang ajudan bupati serta empat aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Pemalang untuk melengkapi keterangan penyidikan.
Pemeriksaan para saksi ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 28 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 21 orang, termasuk Bupati Anom Widiyantoro. Dari hasil tangkap tangan tersebut, penyidik mengidentifikasi adanya dua klaster tindak pidana korupsi yang berbeda.
Klaster pertama menyangkut dugaan pemerasan oleh Anom Widiyantoro bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, terhadap jajaran Pemkab Pemalang dan pihak swasta. Sedangkan klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap Anom Widiyantoro yang dilakukan oleh oknum polisi penugasan KPK bernama Setya Budi Dias bersama ayahnya, Lilik Budi Suprianto.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
VOI · 20 Agustus 2026 pukul 16.07
KPK Dikabarkan OTT di Kabupaten Bogor
Liputan6.com · 20 Agustus 2026 pukul 14.09
Eks Dirut PGN Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Korupsi Jual Beli Gas
Detik.com · 20 Agustus 2026 pukul 14.02
KPK Panggil 3 Pejabat Dinas PUPR Sukoharjo soal Kasus Pemerasan Bupati Etik
CNN Indonesia · 20 Agustus 2026 pukul 13.35
FOTO: Eks Kakanwil Pajak Haniv Ditahan KPK dalam Kasus Gratifikasi
Berita terkait
Usut TPPU Wali Kota Madiun, KPK Geledah Kantor Dinas Perdagangan dan BPKAD
JawaPos · 2 Oktober 2026 pukul 08.30
KPK Ungkap Setoran Silmy Karim ke Dosen Tiap Bimbingan S3
Liputan6.com · 2 Oktober 2026 pukul 08.21
KPK Sita Rp 1 M & USD 49 Ribu dari ASN DJP di Kasus Pajak Banjarmasin
kumparan · 2 Oktober 2026 pukul 01.00
Kasus Belum Sidang, Pengacara Minta Publik Tak Hakimi Silmy Karim
JawaPos · 1 Oktober 2026 pukul 23.00