MK Tegaskan PMK No 1 Tahun 2026 Akomodasi Semua Pihak, Bukan Hanya untuk Denny Indrayana

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh pihak dalam gugatan PHPU Pilpres 2024, bukan hanya untuk Denny Indrayana. Kepala Biro Humas MK Pan Mohamad Faiz menegaskan PMK 1/2026 hanya menguraikan tahapan, kegiatan, dan jadwal persidangan gugatan PHPU 2024 yang diajukan pada tahun 2026. Penggunaan PMK 1/2024 tidak akan memberikan kepastian hukum acara bagi semua pihak yang terlibat. PMK ini bertujuan agar semua pihak, terutama mahkamah, memiliki kepastian hukum acara terutama penjadwalannya.