PDIP Minta Nama Puan Tak Digoreng Terkait Gugatan Soal Gibran di MK

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menyatakan dukungan agar nama Ketua DPR RI Puan Maharani tidak diseret dalam isu gugatan ijazah syarat cawapres Gibran Rakabuming di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus menilai upaya menyeret nama Puan adalah upaya terorganisir untuk memojokkan partainya. Menurutnya, isu ini seharusya tidak dicemari dengan narasi tidak bertanggung jawab atau drama murahan yang bertujuan mendapatkan simpati publik.

Gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 didaftarkan di MK dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Para pemoham gugatan, termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, dan sejumlah tokoh masyarakat, meminta MK untuk menyatakan bahwa syarat pendidikan berdasarkan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu bersifat imperatif dan wajib. Mereka juga memohon agar Gibran diskualifikasi karena tidak memenuhi syarat pendidikan tersebut.

DPP PDIP menegaskan tidak akan mencampuri urusan hukum gugatan ini. Mereka mendesak agar perkara ini diselesaikan secara substansial dan sederhana dari sisi hukum, tanpa pembuar narasi negatif atau upaya mengalihkan perhatian ke pihak lain. Sitorus menekankan bahwa isu ini penting diselesaikan berdasarkan fakta dan bukan emosi politik.