Peringatan Keras Kepala BGN buat Kepala Dapur MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mewajibkan kepala dapur hadir langsung saat proses memasak Makan Bergizi Gratis (MBG) berlangsung sebagai bagian dari pengetatan pengawasan. Selain itu, setiap dapur wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sekitar 1.200 dapur yang belum memiliki SLHS telah disetop sementara, dan dapur yang tidak melakukan perbaikan terancam ditutup permanen. BGN juga menerapkan pencatatan penerimaan bahan baku untuk memastikan kualitas, serta membangun mekanisme marketplace untuk pengadaan bahan baku protein hewani guna mencegah praktik mark-up.

Sudaryono menekankan bahwa SLHS hanya syarat dasar, dan pengelola dapur harus memastikan petugas memiliki kompetensi serta proses pengolahan sesuai standar keamanan pangan, termasuk pelatihan HACCP dan pengelolaan rantai pasok. Gangguan kesehatan akibat MBG sebagian besar terkait dengan makanan yang rusak, khususnya lauk dan sayuran serta protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging.

BGN juga mengevaluasi sasaran penerima manfaat agar program tidak hanya mengejar jumlah penerima. Hingga kini, 1.653 sekolah telah dikeluarkan dari daftar penerima MBG, dan layanan selanjutnya akan lebih ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan, termasuk wilayah 3T dan daerah dengan kebutuhan intervensi gizi tinggi. Bagi sekolah negeri, keputusan pelaksanaan MBG harus menjadi kesepakatan bersama, sementara penentuan penerima di sekolah swasta lebih fleksibel.