Pramono Bantah PJJ dan WFH DKI karena Demo BEM UI: Hanya Jalankan Arahan Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Work From Home (WFH) pada 18 Agustus 2026 terkait demonstrasi BEM UI. Pramono menegaskan kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan arahan pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara, dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI. Pemprov DKI mengimbau perusahaan mempersilakan pegawai WFH dengan pertimbangan sektor masing-masing, serta menerapkan WFH fleksibel bagi ASN maksimal 50 persen. PJJ berlaku untuk sekolah negeri dan swasta, namun bersifat tidak wajib — sekolah diperbolehkan menerapkan sistem hybrid bagi siswa yang ingin belajar tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana menegaskan layanan hybrid tetap disediakan jika ada siswa yang memilih datang ke sekolah. Pramono juga menegaskan ASN yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik wajib hadir di lapangan dan tidak boleh WFH.