RUU Pemilu dan Jalan Demokrasi
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Diskusi RUU Pemilu masih terblokir, berisiko pemerintah gunakan Perppu sebagai jalan pintas. Tiga isu utama: batas wewenang presiden-parlemen, sistem pemilu, dan pemisahan skema pemilu pusat-daerah. Putusan MK 2029 menjadi dasar revisi, namun proses lambat justru memicu tekanan untuk Perppu. Penggunaan Perppu mengancam partisipasi masyarakat dan legitimasi demokrasi. DPR dan pemerintah harus selesaikan RUU sampai akhir 2026, bukan pilih cepat. MK perlu pengawas untuk pastikan konsistensi konstitusional.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Warta Ekonomi · 23 September 2026 pukul 10.50
Gugatan Gibran di MK Memanas, Munarman Sebut Aksi Massa Bisa Segera Muncul
kumparan · 22 September 2026 pukul 15.40
Komisi II Targetkan Panja RUU Pemilu Dibentuk Sebelum DPR Reses 8 Oktober
CNN Indonesia · 22 September 2026 pukul 14.44
MK Terbitkan Aturan untuk Sidangkan Gugatan Syarat Cawapres Gibran
Warta Ekonomi · 22 September 2026 pukul 08.10
Sidang MK: Syarat Pendidikan Gibran saat Pilpres 2024 Ada Indikasi Manipulatif
Berita terkait
Golkar Setuju Usulan Capres Didukung 2 Fraksi, Asal Tak Bertentangan dengan MK
Detik.com · 23 September 2026 pukul 08.37
Temani Denny Indrayana, Akhirnya Terkuak Parpol yang Ingin Makzulkan Gibran Lewat MK
Warta Ekonomi · 22 September 2026 pukul 03.00
Gerindra, Golkar, PKB Respons Capres Minimal Didukung 2 Fraksi DPR
CNN Indonesia · 22 September 2026 pukul 01.30
Soal Ambang Batas Parlemen, Deddy PDIP Ungkit Tujuan Pemilu, Singgung Angka 4-7
JPNN.com · 22 September 2026 pukul 00.01