Tito Minta Daerah Gerak Cepat Tangani Karhutla dan Cegah Pembakaran Baru

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi terdampak. Pemerintah pusat telah menyetujui tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar untuk mendukung upaya penanganan ini. Tujuh provinsi yang mendapatkan dukungan anggaran meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tito menekankan pentingnya kecepatan dalam penggunaan anggaran agar tidak tertahan dalam proses administratif. Untuk mempercepat, ia telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh kepala daerah agar anggaran dapat segera disalurkan. Kepala daerah juga diminta membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna memastikan anggaran BTT dapat digunakan secara optimal.

Selain itu, Mendagri juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.8/6460/SJ tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan keuangan dari pemda lainnya kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah terdampat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Tito juga meminta pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Beberapa daerah yang masih memiliki Peraturan Daerah dengan ketentuan umum diminta untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Inpres tersebut.