Wakil Ketua Komisi III DPR Minta Audit Dana Haji Dilakukan Sesuai Urgensi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menanggapi rencana audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Komisi VIII pada prinsipnya tidak menolak audit tersebut, namun menekankan bahwa pelaksanaannya harus didasarkan pada urgensi, fakta, indikasi konkret, serta kerangka hukum yang jelas.

Abidin menegaskan bahwa dana haji merupakan amanah publik dan aset milik jemaah, bukan sekadar aset keuangan biasa. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara objektif guna memperkuat kepercayaan publik serta menjamin pembagian nilai manfaat yang adil bagi jutaan calon jemaah haji.