DJP Bongkar Modus Nakal Perusahaan Baja Hindari Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan beberapa modus ketidakpatuhan perpajakan di sektor industri besi dan baja, seperti penjualan tidak dilaporkan tanpa Faktur Pajak, penggunaan rekening nominee, serta Faktur Pajak fiktif. Dari 38 perusahaan utama yang diperiksa, 8 masih dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan, 12 telah melewati tahap tersebut (11 dihentikan pemeriksaan, 1 diusulkan penyidikan), 14 dalam case building, serta 3 di bawah pengawasan. Penanganan meliputi pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dengan total penerimaan Rp825,28 miliar, terdiri dari Rp326,60 miliar dari 38 perusahaan dan Rp498,68 miliar dari pengembangan ke 485 dan 20 wajib pajak lainnya.