Keuangan Haji Bakal Diaudit Forensik, Prosesnya Diminta Transparan

Pemerintah berencana melakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Langkah ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 29 September 2026. Presiden Prabowo secara langsung mendorong pelaksanaan audit untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai kondisi pengelolaan keuangan haji secara menyeluruh. Tujuannya agar pemerintah dapat mengetahui kondisi keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Dalam konteks ini, audit forensik diharapkan dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan agar hasilnya dapat dipercaya dan sah.