Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sebut Audit Forensik Dana Haji Miliki Prosedur Ketat

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra Abdul Wachid menyatakan audit forensik dana haji memiliki prosedur dan mekanisme yang ketat. Ia menuntut Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk lebih transparan dalam penghitungan biaya haji, mengingat banyaknya kelonggaran yang diberikan kepada pemerintah. Sementara itu, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Audit tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi faktual keuangan haji secara menyeluruh, guna memastikan pengelolaan keuangan haji berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan asumsi.