Menkum soal Wacana Pengadilan Ad Hoc BUMN: Jadi Warning Buat Semua

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa wacana pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pengelolaan BUMN bersifat sebagai peringatan atau 'warning' yang ditujukan tidak hanya kepada BUMN, tetapi juga kepada seluruh lembaga negara. Menurutnya, hingga saat ini belum ada rencana konkret untuk melembagaan pengadilan ad hoc tersebut. Wacana ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginan untuk membentuk pengadilan khusus guna mengusut dugaan penyalahgunaan pengelolaan oleh direksi BUMN selama 30 tahun terakhir. Supratman menekankan bahwa upaya ini harus dilihat dalam konteks pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, sekaligus menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang transparan dan bertanggung jawab.