DPR: Pemisahan Anggaran MBG dengan Pendidikan Tak Harus Tunggu 2028

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dimasukkan ke dalam alokasi anggaran pendidikan. Menurut Charles, penyesuaian anggaran bisa dimulai tahun 2027, tidak harus menunggu 2028 seperti batas yang ditetapkan MK. Putusan MK dinilai memberikan kepastian hukum terkait pengelompokan anggaran MBG, sehingga pemerintah perlu segera menyesuaikan kebijakan penganggaran sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi dan penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan.

Charles menegaskan bahwa tafsir putusan MK memperjelas penggolongan anggaran MBG dalam klaster pendidikan tidak konstitusional. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah berkewajiban melaksanakan putusan konstitusi sesegera mungkin. Ia menyatakan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 harus mengakomodasi perubahan skema penganggaran MBG, sehingga program tersebut tidak lagi digolongkan sebagai bagian dari belanja pendidikan.

Pernyataan itu disampaikan Charles pada Senin (3/8/2026) di Jakarta. Dengan demikian, perubahan skema anggaran MBG dapat mulai diterapkan pada tahun anggaran 2027, lebih cepat dari tenggat 2028 yang diberikan MK.