Habiburokhman soal Prabowo Mau Bentuk Pengadilan Ad Hoc Khusus: Kita Tunggu Saja

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut dugaan pelanggaran dalam pengelolaan perusahaan BUMN selama 30 tahun terakhir. Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Prabowo menyatakan terkejut menemukan 1.074 perusahaan BUMN sejak pembentukan Danantara, jauh melebihi perkiraannya sebelumnya yang hanya 300-400 perusahaan. Ia mengkritik sikap sejumlah BUMN yang tidak bertanggung jawab kepada negara dan bangsa. Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan pihaknya masih menunggu usulan konkret terkait rencana pembentukan pengadilan ad hoc tersebut. Habiburokhman menjelaskan bahwa Pengadilan Tipikor yang sudah ada sebenarnya sudah berbentuk ad hoc, sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai kebutuhannya.