Praperadilan Roy Suryo soal Ganti Rugi Rp 200 Juta Ditolak

Praperadilan mantan Menpora Roy Suryo atas ganti rugi Rp 200 juta ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal I Ketut Darpawan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena cacat formil: Menteri Keuangan tidak dijadikan pihak padahal berwenang membayar ganti rugi. Aturan pelaksana Pasal 175 ayat (5) UU No. 20/2025 tentang KUHAP belum terbit, sehingga pengadilan masih merujuk PP No. 27/1983 jo. PP No. 92/2015 yang mewajibkan keterlibatan Menkeu. Biaya perkara dibebankan nihil.

Roy Suryo sebelumnya memenangkan praperadilan No. 99/Pid.Prap/2026/PN JKT.SEL tertanggal 7 Juli 2026 yang menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahannya tidak sah. Dalam sidang ganti rugi ini, pihak Roy mengajukan bukti P-1 hingga P-16 dan ahli Dr. Didit Wijayanto Wijaya, sementara termohon mengajukan bukti T-1 hingga T-8 dan ahli Dr. Hendri Jayadi.